Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 241
PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS, MENAKER IDA: JIKA ADA PUNGUTAN
LAPORKAN!
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya
alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan untuk mendaftarkan diri sebagai
pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online
melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.
Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota
terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta,
Sabtu (19/6).
Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menaker Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili.
Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat
nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Ida Fauziyah.
Menurut Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek
pungutan biaya pembuatan kartu kuning.
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya.
Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya.
Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman.
240
