Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 251
Melansir informasi resmi, perubahan libur nasional berlaku untuk Tahun Baru Islam 1443 Hijirah
dan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan, penghapusan cuti bersama berlaku saat Hari Raya Natal.
Hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada 10 Agustus diubah
menjadi 11 Agustus.
Lebih lanjut, libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19 Oktober diubah
menjadi 20 Oktober.
Sementara itu, pencabutan cuti bersama berlaku saat Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.
Dengan diubahnya libur nasional dan dicabutnya cuti bersama, berikut daftar terbaru libur
nasional dan cuti bersama: Libur nasional Cuti bersama 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
Dalam kondisi pandemi, hak cuti aparatur sipil negara (ASN) yang berdekatan dengan libur
nasional untuk sementara juga ditiadakan.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti
pada hari kerja yang terjepit di antara hari libur.
"ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan
dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Ditiadakan
dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," kata Tjahjo
sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpan, Jumat (18/6/2021).
ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi
tetap selektif dalam memberikan izin.
"Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan menjaga masyarakat
dari pandemi Covid-19," lanut dia.
Lebih lanjut, hingga kini tidak ada penerapan lockdown atau karantina wilayah untuk instansi
pemerintah agar pelayanan publik bagi masyarakat terus berjalan.
Kebijakan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 67/2020.
Sistem kerja pemerintah daerah menyesuaikan data zonasi risiko dan ketentuan Satuan Tugas
Covid-19 di wilayahnya.
Sementara kementerian dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) dan
kantor (WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut.
/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan Baru PNS.
250
