Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 299
REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Digitalisasi menjadi norma baru dan sangat penting bagi suatu entitas termasuk perusahaan
modern maupun institusi pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik.
Segala sesuatu yang serba terdigitalisasi memungkinkan semuanya menjadi lebih transparan dan
mudah diakses masyarakat luas.
Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimalkan akan menjadi ideal
untuk diterapkan pada seluruh sendi kehidupan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Reformasi birokrasi salah satunya juga sangat ideal jika diwujudkan melalui akselerasi
pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini penting agar
bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global.
Oleh karena itu, sejumlah kementerian/lembaga berupaya menerapkan pemanfaatan teknologi
digital dalam upaya reformasi birokrasi secara internal.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, misalnya. Ia menekankan perlu ada sinergi yang kuat
dari jajarannya termasuk bagian pengantar kerja pusat dalam menghadapi era digital yang serba
cepat.
"Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh
Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat
akibat pesatnya perkembangan teknologi," ujar dia.
Masyarakat abad ini, kata dia, sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang mampu
menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja
dan dunia kerja.
Kehadiran secara fisik saat ini semakin berkurang dan dalam beberapa kasus dianggap menjadi
tak terlampau penting. Apalagi di masa pandemi Covid-19. Maka pilihan penggunaan aplikasi
sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan pengantar kerja dapat menjadi agen
perubahan yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya.
Pihaknya pun menggelar kegiatan khusus bertajuk "Sinergitas Pejabat Fungsional Pengantar
Kerja di Pusat Dalam Era Digitalisasi" Dalam Rangka Perencanaan Karir Pejabat Fungsional
Pengantar Kerja dan diikuti sekitar 200 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja belum lama
ini.
"Karena dalam situasi pandemi Covid-19 kita harus tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan
berkesinambungan antara Pengantar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP
itu sangat diperlukan karena banyak masalah, banyak persoalan menyangkut ketenagakerjaan
saat ini," ujar dia.
Pengantar Kerja, kata dia, berperan penting untuk menurunkan angka pengangguran. Oleh
karena itu, dia mendorong agar para Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir,
agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global.
"Di pundak Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap mereka dapat menjadi ujung
tombak penempatan kerja. mereka memiliki peran sangat strategis dan penting dalam
menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut, kata dia, yakni;
Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda,
Transformasi Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
298
