Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 300
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan
kemampuan baik hard skill sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan
pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang
optimal kepada masyarakat.
"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja sebanyak 200
orang," kata dia.
Pencegahan korupsi Selain terkait dengan ketenagakerjaan, reformasi birokrasi dan
pemberantasan korupsi merupakan dua isu penting yang menjadi Visi Pembangunan 2020-2024
Presiden Joko Widodo.
Maka memang harus ada upaya yang terkoordinasi untuk memperkuat pengawasan sistem merit
ASN, penyederhanaan tata kelola birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Demikian
juga dengan agenda pemberantasan korupsi, terutama sistem pencegahan, perlu terus
diperkuat.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 yang menurun, harus menjadi pendorong
semangat bersama untuk secara lebih serius mengimplementasikan Stranas Pencegahan Korupsi
2021-2022 agar tidak hanya menjadi dokumen tertulis saja.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, sempat bertemu di Jakarta dan sepakat
untuk berkerja sama mengawal berbagai program prioritas nasional seperti rekrutmen ASN
(CPNS dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), mitigasi usulan DPR terkait revisi
UU ASN, dan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022.
Kumolo memberikan penegasan bahwa terkait rekrutmen ASN, jajaran KemenPAN&RB telah
menyiapkan bebagai regulasi pelaksanaan rekrutmen CPNS dan CPPPK dengan
mempertimbangkan aspirasi terkait kebutuhan dan jumlah formasi.
Terkait dengan mitigasi revisi UU ASN, dia juga menerangkan bahwa penting untuk memastikan
bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, dan kaidah dasar dalam sistem merit harus tetap
menjadi perhatian. UU juga tidak perlu mengatur hal terlalu detail yang menjadi ranah kebijakan
pemerintah.
Sedangkan Pramodhawardani merespons akan terus memperkuat komitmen kolaborasi
pengawalan prioritas dan isu strategis antara KSP dan KemenPAN&RB ini.
Ia juga menyampaikan terkait arahan presiden untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi,
yang telah dituangkan di dalam Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi.
Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya terkait integrasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang jasa, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah pusat dan
daerah, melalui arsitektur SPBE nasional dan instansional dapat segera terwujud pada 2021-
2022. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi agar semakin meningkat
sekaligus meminimalkan terjadinya korupsi dalam berbagai sisi tata kelola pemerintahan.
Pada sisi lain, optimalisasi teknologi informasi menjadi hal yang tidak terelakkan di tengah
tuntutan transparansi dan reformasi birokrasi di Tanah Air.
299
