Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 487
Judul Catat, Berikut Revisi SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Nama Media okezone.com
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/06/18/320/2427412/catat-
berikut-revisi-skb-libur-nasional-dan-cuti-bersama-2021
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-06-18 18:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
CATAT, BERIKUT REVISI SKB LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021
JAKARTA - Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di
Indonesia.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2021.
"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat
(18/6/2021).
Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti
bersama Hari Natal 2021.
"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu.
"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida.
486
