Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 118
HARUS ADA LAPORAN KEUANGAN TERBUKA
Pemerintah tetap memberikan toleransi kepada perusahaan untuk pembayaran tunjangan hari
raya (THR) tahun ini. Hal itu tertuang dalam surat edaran (SE) menteri tenaga kerja terbaru.
"Sudah turun petunjuknya melalui SE Menaker. Baru saja kami juga diberi arahan melaluiZoom
(aplikasi rapat daring, Red)," ujar Pengawas Ketenagakerjaan (Wasker) Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi latim Wilayah Kerja Lamongan Nurainiyah Silvia Indriani kepada Jawa Pos Radar
Lamongan kemarin (14/4).
Menurut Silvi, sapaan Nurainiyah Silvia Indriani, SE tersebut menekankan empat poin kepada
gubernur danbupati/walikota serta perusahaan yang merasa masih terdampak Covid-19.
"Perusahaan diminta membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu,
yang dibuktikan melalui laporan keuangan," ujarnya
Selain itu, perusahaan diminta berdialog dengan pekerja guna mencari kesepakatan yang dibuat
secara tertulis. Silvi menjelaskan, kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayarkan THR. "Laporan hasil kesepakatan harus diserahkan tujuh hari
sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kesepakatan tidak mengubah berapanya (besaran THR, Red), tapi
jangka waktu pembayarannya saja," katanya.
SE Menaker tersebut juga menekankan, dasar THR masih menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 serta Permenaker 6/2016. Silvi menambahkan, penerima THR itu pekerja
dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT). Mereka minimal telah memiliki masa kerja sekitar satu bulan. "Untuk pembayaran paling
lambat tujuh hari sebelum hari raya," terang Silvi saat dikonfirmasi via ponsel.
Bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja lebih dari setahun, perhitungan THR mendapatkan
satu bulan upah Sedangkan pekerja yang telah bekerja lebih dari sebulan tapi belum setahun,
perhitungannya masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah "Nantinya diberikan secara
proporsional," ucapnya Bagaimana jika terdapat perusahaan yang mangkir membayar THR? Silvi
menjelaskan, jika tidak membayar, konsekuensinya berupa sanksi sesuai perundang-undangan.
"Kalau terlambat ada denda, kalau tidak membayar sanksinya di administrasi. Nanti kami tindak
lanjuti turun ke lapangan. Mana saja yang ada kesepakatan dan mana saja yang ada pelaporan
khusus," ujar Silvi. (ind/yan/c9/cak)
117
