Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 113
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan pada 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta gubernur dan
bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan iktikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja
/buruh yang bersangkutan," kata Menaker.
Menaker juga menegaskan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," ujarnya.
Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat
dan daerah, Menaker Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Dia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/ protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Menaker juga menjelaskan rumusan surat edaran THR 2021 ini berdasarkan pada tim kerja
Dewan Pengupahan Nasional (Deppenas) dan badan pekerja yang dilanjutkan dengan pleno LKS
Tripartit Nasional yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
Sanksi
Bila terjadi pelanggaran pembayaran THR 2021, maka sesuai Permenaker No.6/2016 pasal 10,
Menaker Ida menekankan, akan dikenakan denda keterlambatan bayar THR sebesar 5% dari
total THR yang harus dibayarkan.
Pengenaan denda keterlambatan pembayaran ditegaskannya tidak akan menghilangkan
kewajiban para pengusaha atau pemberi kerja untuk membayarkan secara penuh dan tepat
waktu THR para pekerjanya.
"Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh," katanya.
112
