Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 112

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
              Keagamaan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kepada
              pekerja/buruh. Sebagai pedoman pembayaran THR, Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE)
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
              Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para
              Gubernur di seluruh Indonesia.



              MENAKER: THR WAJIB DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
              Keagamaan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kepada
              pekerja/buruh.

              SEBAGAI  pedoman  pembayaran  THR,  Menaker  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
              2021  bagi  Pekerja/  Buruh  di  Perusahaan.  SE  Pelaksanaan  THR  ini  ditujukan  kepada  para
              Gubernur di seluruh Indonesia.

              Menaker menegaskan, THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi
              kebutuhan pekerja/ buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
              "Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
              masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida pada Konferensi Pers
              tentang THR Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Senin (12/4/2021).

              Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling
              lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

              "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
              raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker.

              Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
              Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dan  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
              /Buruh di Perusahaan.

              Dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja /buruh yang telah
              mempunyai masa Kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan
              kepada  pekerja/buruh  yang  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  berdasarkan
              perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

              Mengenai  besaran yang  diterima, bagi  pekerja/buruh  yang  mempunyai  masa  kerja  12  bulan
              secara  terus  menerus  atau  lebih,  THR  diberikan  dengan  ketentuan  sebesar  1  bulan  upah.
              Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa Kerja 1 bulan secara terus menerus,
              tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
              Kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

              Adapun  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  berdasarkan  perjanjian  kerja  harian  yang  telah
              mempunyai masa Kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
              yang  diterima  selama  12  bulan  terakhir  sebelum  hari  raya  keagamaan.  Sedangkan  bagi
              pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
              berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa Kerja.

                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117