Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 112
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh. Sebagai pedoman pembayaran THR, Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para
Gubernur di seluruh Indonesia.
MENAKER: THR WAJIB DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
SEBAGAI pedoman pembayaran THR, Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para
Gubernur di seluruh Indonesia.
Menaker menegaskan, THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi
kebutuhan pekerja/ buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida pada Konferensi Pers
tentang THR Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling
lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
/Buruh di Perusahaan.
Dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja /buruh yang telah
mempunyai masa Kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan
kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Mengenai besaran yang diterima, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa Kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
Kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa Kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa Kerja.
111