Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 111
Judul Menaker: THR Wajib Dibayar Penuh dan Tepat Waktu
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis TIM
Tanggal 2021-04-15 04:25:00
Ukuran 300x332mmk
Warna Warna
AD Value Rp 189.000.000
News Value Rp 945.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja, buruh yang
bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja /buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali
kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengenaan denda tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi administrasi tersebut sesuai dengan
ketentuan PP 36/2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 pengusaha yang tidak
bayar THR dikenakan sanksi administrasi
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengenaan sanksi administrasi tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
110
