Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 166
THR DIBAYAR H-7 LEBARAN, DPR MINTA KEMNAKET AKTIF AWASI PELAKSANAAN
PEMBAYARAN KE KARYAWAN
POSBELITUNG.CO, -- Pemerintah meminta perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya
(THR) paling lambat H-7 sebelum hari raya Idul Fitri.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk
aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan perusahaan.
Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut Azis, Kemenaker juga perlu membentuk call center pengaduan karyawan.
Call center ini nantinya akan sebagai tempat pelaporan soal masalah pembayaran THR.
Tentu dalam pelaksanaannya, Kemenaker akan dibantu pihak pemerintah daerah melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker).
"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR," ucap Azis, dilansir laman dpr.go.id, Selasa (13/4/2021).
Kemenaker diminta bertindak tegas kepada sejumlah perusahaan untuk membayar THR dengan
tepat waktu.
Jika tak mampu membayar THR, pengusaha bisa membuat perjanjian tertulis dengan
karyawannya.
"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan
membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran
dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" jelasnya.
Selain itu, ia meminta Kemenaker untuk menyelesaikan pembayaran THR tahun lalu, yang masih
tertunda.
Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan membayar
tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dibayar penuh dan tepat waktu kepada para
pekerja/buruh.
Pada konferensi pers Senin, Ida mengatakan bahwa THR merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya tiba.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida di konferensi pers virtual, diberitakan Tribunnews
sebelumnya, Senin (12/4/2021).
Ida mengatakan peraturan ini telah disepakati lewat diskusi yang dilakukan Tripartit Nasional
yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah, serta dewan pengupahan nasional
(Depenas).
Karena THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
"Alhamdulillah roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan masyarakat sudah mulai
kembali meski secara terbatas," ujarnya.
165
