Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Menurut dia, pengawasan penyaluran THR harus dilakukan tiga pihak yakni buruh, pengusaha,
dan pemerintah. Masukannya agar Satgas THR melakukan fungsi pengawasan serta penindakan.
Apabila ada perusahaan yang tidak utuh memberikan THR, maka segera diberikan sanksi.
Termasuk menertibkan perusahaan yang belum membayarkan THR 2020 kepada pekerja.

"Ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini dan belum selesai. Karena itu harus ada
ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas, kalau ada perusahaan yang
tidak melakukan kewajibannya dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan, SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

172