Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 268
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung akan segera
mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) Idulfitri 1422 Hijriah. SE tersebut sebagai tindak lanjut dari SE yang diumumkan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada Senin (12/4/2021) kemarin.
DISNAKERTRANS KAB BANDUNG SEGERA TERBITKAN SE KEWAJIBAN
PERUSAHAAN MEMBERIKAN THR
Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung akan
segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1422 Hijriah. SE tersebut sebagai tindak lanjut dari SE yang
diumumkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada Senin (12/4/2021) kemarin.
"Setiap tahun kami memang mengeluarkan SE soal kewajiban perusahaan untuk membayarkan
THR kepada pekerjanya. Sekarang masih kami bahas dan dalam dua pekan ini SE itu akan kami
keluarkan dan ditandatangani Pj Bupati Bandung," kata Kadisnakertrans Kabupaten Bandung
Rukmana di Soreang, Rabu (14/4/2021).
Dia menyebutkan, pembahasan ini perlu dilakukan pihaknya. Sebab, dalam salah satu poin di SE
Menaker tersebut, menyebutkan jika ada perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR maka
menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencarikan solusinya. Sedangkan, waktu
yang tersisa untuk mencari solusi ini hanya tersisa sekitar satu pekan.
"Jadi kami harus membahasnya dulu. Karena jangan sampai menimbulkan masalah baru.
Contohnya seperti tahun lalu, Menaker membolehkan perusahaan membayar THR dicicil yah
akhirnya ada perusahaam yang sampai dicicil 12 kali. Nah masalah yang sekarang itu kami juga
harus mencarikan solusi untuk kedua belah pihak dan aturan sekarang melarang THR itu dicicil,
tapi ini waktunya mepet cuma satu minggu," ujarnya.
Dikatakan Rukmana, untuk memastikan para perusahaan ini melaksanakan kewajibannya
memberikan THR, pihaknya juga akan mendirikan posko pengaduan. Dengan dilengkapi hotline
service, untuk memudahkan pekerja melaporkan diri jika perusahaan tempatnya bekerja
melanggar.
"Selain itu kami juga akan melakukan monitoring kesemua perusahaan. Untuk memastikan
pelaksaanan dari SE tersebut apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah nanti jika ada
pelanggaran akan masuk dalam pengawasan kami," katanya.
Rukmana melanjutkan, pada tahun lalu perusahaan yang memberikan THR secara dicicil yakni
sekitar 20an dari sekitar 1.000an lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung. Sedangkan
selebihnya atau perusahaan dengan skala menengah dan kecil, biasanya pemberian THR
dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usahanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi memyambut gembira
terbitnya SE Menaker soal kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR itu. Dia menilai, SE
Menaker itu harus dimbangi dengan komitmen yang kuat dari pengusaha dan diawasi dengan
baik Disnakertrans.
"Terbitnya SE Menaker ini tentu kami sambut dengan baik. Ini langkah menggembirakan, setelah
sebelummya pemerintah berkomitmen soal bantuan kepada masyarakat yang terdampak
pandemi virus corona," katanya. (Dani R Nugraha).
267
