Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 317
"Kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh tiga pihak, pemerintah, buruh, dan
pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral bisa memberikan masukan-masukan yang
benar-benar seimbang," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Usulan pelibatan buruh dan pengusaha di Satgas THR itu, kata Andi, sudah disampaikan ke
pemerintah pada hari ini. Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, Menaker
mengeluarkan ketetapan mengenai keanggotaan Satgas THR.
KSPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai kewajiban
pembayaran THR menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun, pembayaran THR oleh perusahaan
harus tetap diawasi oleh pemerintah.
"Dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan
THR secara utuh," ujarnya.
Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode
2020. Dia meminta pemerintah dan kelompok pengusaha untuk memberikan kebijakan yang
tepat agar THR seluruh pekerja dapat dilunasi.
"Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-
mudahan harapan kami, ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021
dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Hal tersebut dijabarkan melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk
membayarkan THR secara penuh.
316
