Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 339
AZIS SYAMSUDDIN: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR SESUAI ATURAN
KEMENAKER
ASKARA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk
menegaskan kepada para perusahaan mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR)
kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idul Fitri.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan perlu untuk memastikan
perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan,"
kata Azis Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/4).
Azis Syamsuddin berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara
penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh karena pemerintah telah memberikan
stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, roda perekonomian sudah
mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik.
"Untuk itu, Kemenaker dan disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog
dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran
dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" jelasnya.
Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta Kemenaker dan disnaker untuk aktif
melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR.
Azis Syamsuddin menekankan agar Kemenaker dan disnaker sigap menindak tegas perusahaan
yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang
mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tutup Azis Syamsuddin.
(industry).
338
