Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 344
Judul Menaker: Tata Kelola Penempatan Anak Buah Kapal Dibenahi
Nama Media kompas.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/14/151606626/menaker-
tata-kelola-penempatan-anak-buah-kapal-dibenahi
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-04-14 15:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah berupaya untuk melakukan
langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara
karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses
harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan
Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing. Selama ini pekerja
migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing rentan menjadi korban
eksploitasi. "Pemerintah berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan
bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak
eksploitasi," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).
MENAKER: TATA KELOLA PENEMPATAN ANAK BUAH KAPAL DIBENAHI
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.
Selama ini pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing rentan
menjadi korban eksploitasi.
"Pemerintah berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak
kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi,"
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).
Ida mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen
hukum yang mengaturnya.
343
