Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Judul ABK Rentan Dieksploitasi, Menaker Benahi Tata Kelola Perlindungan
Nama Media detik.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5532160/abk-rentan-dieksploitasi-
menaker-benahi-tata-kelola-perlindungan
Jurnalis Faidah Umu Sofuroh
Tanggal 2021-04-14 15:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah telah dan terus berupaya untuk
melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang
secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Substansi pada Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Pelindungan Awak Kapal, yang mana rujukan pengaturannya kita ambil, baik
dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim (Maritime Labour
Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan, serta aturan
perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang pelayaran, kepelautan, serta
perikanan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Rekomendasi kebijakan yang diajukan telah
kami jadikan referensi yang berharga bagi pemerintah, selaku regulator, dalam menetapkan
kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan di
Kapal Berbendera Asing

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kami punya harapan dari UU No.18 Tahun 2017 dan
peraturan turunan dari UU ini, akan memberikan jawaban yang pasti bagi tata kelola baik bagi
tata kelola maupun pelindungan bagi awak ABK perikanan Indonesia. Kuncinya adalah jika sistem
sudah kita buat dan diperkuat, maka kolaborasi dan koordinasi menjadi penting dalam
menangani masalah awak kapal perikanan Indonesia

Ringkasan

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap
tindak eksploitasi," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa
(14/4/2021). Ida mengatakan perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat
instrumen hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih terus
menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait aturan turunan berupa Peraturan
348