Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 345
Oleh karenanya, saat ini pemerintah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait
aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak
kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
"Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat
Negara," jelas dia.
Menaker Ida menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini membawa harapan agar
pelindungan ABK menjadi lebih lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah
bekerja.
Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L
terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan,
diharapkan juga tidak lagi muncul.
344
