Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 393
Padahal sebagai perusahan papan atas berhasil meraup keuntungan triliunan rupiah setiap
tahun. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan untuk buruhnya tidak seindah keuntungan bisnis
yang dicapainya.
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," kata dia dikutip dari keterangan
tertulisnya, Rabu, 14 Maret 2021.
Selain itu, kata Anthony, Fast Food Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Penundaan
Pembayaran Tunjangan Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan Penghargaan Masa Kerja. Padahal
kebijakan ini sudah ditaungkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Penerapan Jam kerja 28
Jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara.
"Situasi seperti ini setidaknya telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir
setahun sejak pandemi Covid-19 dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja," jelas dia.
Untuk itu, SPBI mendesak agar Fast Food Indonesia segera mengeluarkan kebijakan
pembayaran upah sebagaimana biasanya, dan segera mengembalikan upah yang selama ini
ditahan. Kemudian, menghapus kebijakan pemotongan upah dan hold upah. Selanjutnya,
memberikan THR2021 sesuai Perjanjian Kerja Bersama.
Selain itu, perusahaan juga harus menaikkan upah level staf dan membayarkan upah lemburnya.
SPBI juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjen Pembinaan dan
Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di Fast
Food Indonesia.
392
