Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 424
Judul THR Pekerja Harus Dibayar Penuh
Nama Media Jambi Express
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis ABA
Tanggal 2021-04-14 13:05:00
Ukuran 156x263mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 25.584.000
News Value Rp 76.752.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dedi Ardiansyah (Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Indusrial
Disnakertrans Provinsi Jambi) Kita akan rapat tentang SE pelaksanaan THR 2021 itu, tetapi
suratnya belum diedarkan ke kami. Bisa jadi besok sekalian disampaian SE untuk kami (Pejabat
Disnaker se-Indonesia)
positive - Dedi Ardiansyah (Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Indusrial
Disnakertrans Provinsi Jambi) Yang jelas sejauh ini peraturan baru belum didapat. Akan tetapi,
pada peraturan terakhir yang kita terima tekait perusahaan pada masa Covid-19 memang ada
negosiasi (THR) dibunyikan di sana. Kendati demikian, harapan kita semua THR pekerja dibayar
penuh dan tak ada alasan Covid-19
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupa-kan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemuli-
han ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong
pertumbuhan ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
Ringkasan
Aturan pembayaraan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja untuk tahun 2021 belum diturunkan
ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi. Pihak Provinsi Jambi
mengakui surat tersebut belum dikirimkan pusat. Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan
Hubungan Indusrial Disnakertrans Provinsi Jambi Dedi Ardiansyah mengatakan, pihaknya belum
menerima Surat Edaran dari Menteri.
423
