Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 425
THR PEKERJA HARUS DIBAYAR PENUH
Disnakertrans: Ketentuan Pembayaran Tunggu Pusat
Aturan pembayaraan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja untuk tahun 2021 belum diturunkan
ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi. Pihak Provinsi Jambi
mengakui surat tersebut belum dikirimkan pusat. Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan
Hubungan Indusrial Disnakertrans Provinsi Jambi Dedi Ardiansyah mengatakan, pihaknya belum
menerima Surat Edaran dari Menteri.
Dia mengatakan pihaknya baru akan diundang rapat secara daring (online) pada Rabu 15 April.
“Kita akan rapat tentang SE pelaksanaan THR 2021 itu, tetapi suratnya belum diedarkan ke kami.
Bisa jadi besok sekalian disampaikan SE untuk kami (Pejabat Disnaker se-Indonesia),” sebutnya
saat dikonfirmasi Jambi Ekspres (13/4). Ditanya terkait Satgas dan Posko pengaduan THR yang
akan dibentuk, Dedi menyebutkan jika berkaca pada tahun 2020, banyak posko yang dibentuk.
Yakni di Disnaker Provinsi, lalu pada 3 UPTD Disnaker Provinsi dan pada Disnaker
Kabupaten/Kota.
Sementara untuk kewajiban perusahaan membayar penuh THR pekerja Dia juga belum bisa
berkomentar. Hingga sejauh ini, Dia mengakui belum ada perusahaan yang mengeluh tak bisa
bayar penuh THR karyarwan. “Yang jelas sejauh ini peraturan baru belum didapat. Akan tetapi,
pada peraturan terakhir yang kita terima tekait perusahaan pada masa Covid-19 memang ada
negosiasi (THR) dibunyikan di sana. Kendati demikian, harapan kita semua THR pekerja dibayar
penuh dan tak ada alasan Covid-19,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 13 April, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menaker Ida kepada FIN di Jakarta,
Senin (12/4).
Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan,” tegasnya.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
(aba)
424
