Page 579 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 579
Menurut Ketua Komite Advokasi DPN Apindo Darwoto, perusahaan tersebut membutuhkan waktu
pembayaran THR yang lebih panjang dari yang sudah ditetapkan melalui Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
THR BISA DIBAYAR H-1 IDULFITRI
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan masih ada sejumlah anggota yang
terbebani dengan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan lantaran pandemi
Covid-19.
Menurut Ketua Komite Advokasi DPN Apindo Darwoto, perusahaan tersebut membutuhkan waktu
pembayaran THR yang lebih panjang dari yang sudah ditetapkan melalui Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"Keberatan dari sisi waktu, bukan masalah tidak mau bayar" ujar Darwoto, Selasa (13/4).
Dalam SE tersebut, Menaker Ida Fauziyah hanya memberikan keringanan bagi perusahaan dalam
membayar THR sebelum Lebaran atau H-l Idul Fitri. Ruang itu diberikan kepada perusahaan
yang tidak mampu membayar THR.
"Ini kan waktunya sempit sekali, tapi kami juga paham jika ada perusahaan yang tidak mampu.
Ma-kanya, diberikan celah untuk merundingkan, untuk bicara bipartit antara pekerja dan
pengusaha karena mereka yang mengetahui kondisinya," imbuhnya.
la menuturkan, perusahaan tersebut bergerak di sejumlah sektor, antara lain sektor pariwisata,
perhotelan, dan angkutan transportasi. Meski sudah mendapatkan stimulus dari pemerintah,
namun sektor tersebut masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Belum lagi, pemerintah
mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021.
"Sektor yang mengemukan, contoh pariwisata kita tahu kan masih belum tumbuh betul dan
perhotelan juga sama. Sektor angkutan penumpang juga masih terpuruk " katanya.
Sebetulnya, kata dia, Apindo sudah mengajukan permintaan keringanan pembayaran THR bagi
perusahaan di sektor tersebut sebulan lalu. Usulan itu juga telah dibawa pada pembahasan
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) mengenai THR.
"Tapi, rupanya dari kementerian meresponsnya boleh dilakukan diskusi dengan syaratnya harus
dibayar H-l dari aturan sebelumnya H-7," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menilai perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada H-7 akan
memaksimalkan upaya dialog dengan pekerja/buruh. Namun, sampai saat ini, Apindo belum
menerima laporan perusahaan yang akan mengajukan keringanan pembayaran THR H-l Lebaran
tersebut.
"SE baru keluar kemarin, tentu perusahaan berpikir keras bagaimana bisa melaksanakan sesuai
dengan SE. Namun, yang tidak mampu dan mereka melakukan negosiasi dengan pekerjanya
nanti mereka tinggal laporkan ke dinas terkait saja," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris jenderal (Sekjen) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal
Rakhman mengatakan pengusaha tekstil yang belum mampu membayar THR H-7 Lebaran akan
memaksimalkan ruang dialog dengan pekerja/buruh.
578
