Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui adanya anak buah kapal (ABK)
Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan
modern di laut. "Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan,
seringkali mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut,"
kata Ida dilansir dari Antara, Kamis (15/4/2021).

MENAKER AKUI BANYAK ABK RI JADI KORBAN PERBUDAKAN DI KAPAL IKAN
ASING

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui adanya anak buah
kapal (ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi
perbudakan modern di laut.

"Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali
mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut," kata Ida
dilansir dari Antara, Kamis (15/4/2021).

Ida mengungkapkan masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan,
penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

Ia mengakui lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan
berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

Upaya perbaikan pun, lanjut Ida, terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian
aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI).

Regulasi itu berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga
maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg
(Sekretariat Negara)," ujar dia.

Ida mengatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak
terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses
penempatan ABK.

"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan
yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan
sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," kata dia.

Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar
dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.

"Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," pungkas Ida.
Pada medio tahun 2020 lalu, terungkap kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan China,
Long Xing. Stasiun televisi Korea Selatan, MBC, melapokan keberadaan WNI dengan kondisi
kerja yang memprihatinkan dan menyebutnya sebagai perbudakan di atas kapal.

57