Page 615 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 615
PENCAIRAN THR MAKSIMAL H-7 LEBARAN
Tidak Boleh Dicicil
Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi
pekerja/buruh di perusahaan.
Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah
meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya juga tidak boleh dicicil. Menaker,
Ida Fauzi-yah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.
THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. "THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau
buruh," ujarnya dalam temu media kemarin (12/4).
Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan
yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pan-demi. Perusahaan-perusa-haan
tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba.
Dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara
pengusaha dan pekerja. Selain itu. perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan
mereka secara transparan kepada pekerja. "Ini berdasar laporan keuangan internal selama dua
tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan," ungkapnya.
Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida meminta gubernur dan bupati/ wali kota untuk mengawasi.
"Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan," kata dia.
THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus
atau lebih. THR juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Perusahaan yang telat membayar THR akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus
dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda itu tak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.
Sementara itu, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan tersebut.
Ida meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenangan-nya terhadap
pelanggaran pemberian 'THR. Termasuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Di sisi lain, pengusaha masih menyampaikan keberatan terkait kebijakan pemerintah mengenai
THR tahun ini.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial Anton J. Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang tidak akan
berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang masih baik.
"Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun, mereka akan bayar. Persoalannya, kan ada
yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas," ujar Anton
kepada Jawa Pos.
614
