Page 610 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 610
"Kami meminta perusahaan tetap harus membayar THR karyawan sesuai aturan, karena itu
merupakan hak karyawan dan itu sudah diatur dalam atura. Itu juga merupakan kewajiban
perusahaan untuk mengalokasikan anggaran pembayarannya," ujar Ardiansyah, Selasa (13/4).
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja H.Ardiansyah atau buruh di perusahaan,
perusahaan diwajibkan membayar THR tersebut. Pembayarannya paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan.
"Sesuai aturan pengusaha yang terlambat membayar THR kepada buruh atau pekerja maka akan
dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejakberakhimya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," terang Ardiansyah.
Politikus Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan, kalau memang keuangan perusahaan
tidak memungkinkan, ikuti prosedur dengan membuat pernyataan sesuatu aturan, serta
musyawarahkan dengan para pekerja supaya tetap ada solusinya.
"Saya meminta perusahaan mempersiapkan jauh-jauh hari agar pembayaran THR bisa tepat
waktu dan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan mengawasi untuk
memastikan setiap perusahaan dapat membayar THR para pekerja sesuai aturan yang belaku,"
tutupnya, (bah/uni)
609
