Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Hal itu terungkap dalam diskusi nasional secara virtual bertajuk "Kepastian Upah Minimum bagi
Awak Kapal Perikanan dalam Kacamata UU Cipta Kerja" pada Rabu (17/2) lalu. Diskusi ini
diselenggarakan Yayasan Plan International Indonesia melalui SAFE Seas Project

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan kepastian upah
minimum AKP perlu mengikuti ketentuan yang ada baik yang bersifat umum dari sisi
ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis. "Ketentuan tersebut
tetap memperhatikan relevansi terhadap implementasi di lapangan serta dengan
mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha," tutur Ida.

Sejalan dengan kebijakan tentang pengupahan dan memastikan kepatuhan dari pemberi kerja,
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan instrumen kontrol yang
digunakan adalah melalui penerapan perjanjian kerja laut (PKL). "Perjanjian tersebut sebagai
salah satu syarat dalam penerbitan izin berlayar bagi setiap kapal yang akan melakukan
penangkapan ikan," kata Sakti, dalam sambutannya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro
mengatakan pihaknya mendorong penerapan PKL sebagai upaya perlindungan
awakkapalperikanan. Caranya dengan menyosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) dan PKL di 11 pelabuhan perikanan di Jawa Tengah.

Terkait peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan AKP yang dalam UU Cipta
Kerja telah dihapuskan denda pelanggaran oleh pengusaha, Provinsi Daerah Sulawesi Utara telah
membentuk Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan melalui SK Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 117/2020.

Menurut Elric Takanasanakeng selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, forum tersebut merupakan wadah
kolaborasi antara instansi terkait disektor ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, serta
perhubungan. "Forum tersebut untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan, dan kesehatan
kerja (K3), PKL, dan akomodasi di atas kapal melalui kegiatan inspeksi bersama," katanya.
Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga Hadi Subhan menjelaskan filosofi dari upah
minimum adalah proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas. "Mendorong
upah minimum artinya mendorong perlindungan hak asasi pekerja di sektor perikanan dengan
cara adanya penetapan upah berbasis sektor perikanan," ucap Hadi Subhan.
Sementara Albert Bonasahat dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjelaskan bahwa upah
minimum untuk AKP juga diterapkan di negara lain seperti Thailand. Untuk itu penting bagi
Pemerintah Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi AKP sebagai bagian dari
perlindungan.

Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengatakan dengan berlakunya UU Cipta Kerja
No 11/2020, pihaknya berharap ada kepastian hukum dan implementasi perbaikan kesejahteraan
AKP dan nelayan buruh yang dimulai dari upah yang layak.
n sudarsono

12