Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Ada beberapa daerah yang menetapkan PPKM level 3 dan 4, tetapi tidak termasuk dalam
cakupan daerah penerima bantuan yang tertera di lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Upah. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi, Senin (9/8/2021), mengatakan, pihaknya masih meneliti daftar wilayah yang
menerapkan PPKM level 3 dan 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Anwar menambahkan, saat pemerintah membuat Permenaker No 16/2021, Inmendagri yang
dijadikan acuan belum diperbarui. Akibatnya, daerah-daerah yang dimasukkan dalam daftar
penerima bantuan subsidi upah pun masih terbatas. "Kami mencoba meneliti terus karena
kemungkinan Inmendagri ke depan akan berubah dan bertambah terus. Masih memungkinkan
untuk diperluas lagi," ujar Anwar.

Meski demikian, pemerintah berusaha berhati-hati dengan ketersediaan anggaran. Anggaran
untuk program bantuan subsidi upah adalah Rp 8,8 triliun dan harus dibagi dua dengan program
Kartu Prakerja. Sebelumnya, pemerintah belum ada rencana untuk menghidupkan lagi program
subsidi upah yang sempat berhenti di awal tahun.
"Anggarannya cukup terbatas. Kami juga bekerja dengan memperhatikan ketersediaan dana.
Tetapi, (perluasan penerima) bisa saja dimungkinkan kalau ada calon penerima yang ternyata
sudah menerima program lain, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau
bantuan sosial lain," ucap Anwar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal
mengatakan, untuk memaksimalkan perlindungan sosial di tengah PPKM, pemerintah dapat
menyisir kembali pos-pos anggaran yang sebenarnya tidak terlalu mendesak dan dapat ditunda,
kemudian mengalihkannya ke program bantuan sosial tunai yang langsung menyentuh
masyarakat, seperti bantuan subsidi upah.

Salah satu program yang anggarannya bisa direalokasi untuk sementara adalah program Kartu
Prakerja. "Kartu Prakerja itu, kan, konsepnya tidak mendesak. Di situasi mendesak seperti ini,
kalau anggaran subsidi upah tidak cukup, sebaiknya anggaran Kartu Prakerja saja yang
direalokasi," kata Faisal. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
Elly Rosita berharap pemerintah bisa lebih cepat menyalurkan bantuan tersebut mengingat saat
ini sudah lebih dari satu bulan pengetatan PPKM berlangsung. (AGE)

217