Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021
P. 215
"Uang kemudian ditransfer ke bank-bank Himbara. Mudah-mudahan Kamis sudah di rekening
penerima," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada
detikcom, Selasa (10/8)
Selain itu, bagi para penerima bantuan dana subsidi Rp 1 juta yang belum memiliki rekening
bank BUMN tidak perlu khawatir. Penerima subsidi gaji yang tidak punya rekening bank BUMN
atau Bank Syariah Indonesia untuk yang berdomisili di Aceh, akan dibuatkan secara kolektif oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Bagi calon penerima BSU yang belum memiliki rekening dari bank-bank Himbara tersebut, nanti
Kemnaker bersama bank Himbara akan membuatkannya," kata Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadly Harahap kepada detikcom dikutip Selasa (10/8/2021).
Kemudian, penerima subsidi gaji Rp 1 juta yang tidak memiliki rekening bank BUMN akan diminta
datang ke bank untuk mengaktifkan rekening.
"Kemnaker akan membuatkan rekening baru gaji penerima BSU yang tidak memiliki rekening
bank Himbara. Penerima bantuan tinggal datang ke bank yang dituju untuk mengaktifkan
rekening dan mengambil dana tunai yang sudah didaftarkan," dikutip dari Instagram
@kemnaker.
Lanjut cek syarat penerima subsidi gaji Rp 1 juta. Klik halaman berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 Tahun 2021, syarat penerima subsidi
gaji sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.
b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2021.
c. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan.
d. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang
ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
e. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan
klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, Pasal 3A ayat 1 menerangkan bahwa gaji/upah yang dilihat sebagai syarat adalah
yang terakhir dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap," demikian bunyi pasal 3A ayat 2.
Lalu di pasal 3A ayat 3 disebutkan jika pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah penerima subsidi
gaji menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Contohnya, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.185 maka dibulatkan menjadi Rp 4,5 juta. Begitu
juga dengan UMK Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4,8 juta.
214
