Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Pemprov DKI Jakarta membuka kemungkinan akan menutup sementara bagi perkantoran yang
membiarkan karyawannya tak divaksin COVID-19 tetap masuk bekerja atau work from office
(WFO). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta
perusahaan menginstruksikan karyawannya untuk menjalani vaksinasi.

PEMPROV DKI BAKAL TUTUP PERUSAHAAN JIKA KARYAWAN WFO BELUM
DIVAKSIN

Pemprov DKI Jakarta membuka kemungkinan akan menutup sementara bagi perkantoran yang
membiarkan karyawannya tak divaksin COVID-19 tetap masuk bekerja atau work from office
(WFO). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta
perusahaan menginstruksikan karyawannya untuk menjalani vaksinasi. "Seumpama di titik
tertentu, di mana tingkat cakupan vaksinasinya sudah tinggi, tidak menutup kemungkinan kalau
masih saja (ada) perusahaan yang memperkerjakan karyawannya yang belum tervaksinasi bisa
kita lakukan penutupan sementara," kata Andri di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa
(10/8/2021).

Awalnya Pemprov DKI akan memulangkan para karyawan yang belum divaksinasi Corona.
Selanjutnya, sanksi bisa dikenakan oleh pengelola perkantoran yang memaksa karyawannya
masuk kerja padahal belum divaksinasi COVID-19. "Awalnya kepada pelanggarnya. Kenapa?
Karena pelanggarnya ini juga kan pasti mengikuti pengelola. Kalau pengelolanya itu
menginstruksikan jangan ada karyawan yang belum divaksinasi masuk kerja, maka dia nggak
akan masuk. Dia akan mencari sentra-sentra vaksin," sebutnya.

Andri mengatakan aturan ini akan diberlakukan jika cakupan vaksinasi di DKI Jakarta sudah
tinggi. Akan tetapi, Pemprov DKI saat ini mendorong agar perusahaan menginstruksikan
karyawannya untuk divaksinasi COVID-19.

"Belom diberlakukan. Makanya kita lihat dari cakupan vaksinasi yang sudah kita lakukan. Jadi
begini, jangan salah bahwa aturan yang kita berikan tidak semata-mata untuk memberikan
sanksi, enggak, itu bagian dari pembinaan. Apabila kalau dibina, diarahkan dia udah
melaksanakan apa yang sudah diarahkan ya bagus dong," kata dia.

"Jadi kita nggak paksa dia karena sanksi itu, kan apabila masih ditemukan perusahaan tahu
perkantoran yang tidak mengindahkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tapi insyaallah semua
berjalan dengan baik," sambungnya.

Pemprov DKI saat ini memperpanjang PPKM level 4. Di masa perpanjangan PPKM ini, Andri
memastikan tidak ada perubahan kapasitas maupun jam operasional perkantoran.

"Kalau saya lihat Inmendagri-nya Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 sepertinya tidak
ada yang berubah. Tetapi kita akan lihat apakah ada perubahan nanti atau tidak nanti akan
dilihat. Tapi sampai dengan hari ini kami in line dengan Inmendagri tahun 2021," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memperpanjang masa kebijakan PPKM level 2-4 di Pulau
Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Aturan terkait bekerja dari rumah atau work from home
(WFH) di daerah level 4 tidak berubah.

Aturan terkait aturan WFH ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021.
Sejumlah daerah masih berada di level 4. Misalnya seperti kabupaten/kota di Provinsi DKI
Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali, tidak ada yang turun level.

259