Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021
P. 295
Berdasarkan data BPS, proporsi PMI di Kab. Indramayu mencapai 1,2 persen dari total seluruh
angkatan pekerja yang bekerja. Di tahun yang sama, total PMI yang ditempatkan berjumlah
113.173 orang, terdiri dari 36.784 orang PMI formal dan 76.389 orang PMI informal.
PMI memiliki masalah kesehatan yang berbeda dibandingkan pekerja pada populasi umum,
termasuk risiko terkena TBC. Terdapat tiga faktor risiko yang menyebabkan PMI lebih rentan
terkena TBC, yaitu faktor individu di mana banyak PMI yang ditempatkan tinggal di pemukiman
padat penduduk yang melebihi kapasitas, rendahnya status sosial dan ekonomi, serta kondisi
kekurangan gizi atau malanutrisi di daerah asal; faktor hambatan sosial terkait bahasa, budaya,
HAM, status imigrasi, layanan kesehatan yang tidak ramah terhadap PMI, dan stigma; faktor
beban ekonomi dari penyakit: kondisi keuangan PMI yang kurang memadai dan apabila PMI
sakit, maka akan menurunkan produktivitas dan berisiko kehilangan pekerjaan.
"Penanganan perlindungan bagi pekerja migran perlu dimulai dari tahap persiapan berangkat,
saat berada di lokasi kerja, saat karantina hingga ketika kembali lagi ke tanah air karena
berkaitan dengan risiko penyakit menular, salah satunya tuberkulosis. Sehingga upaya ini tidak
hanya bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan namun juga sektor lain seperti sektor
ketenagakerjaan karena berkaitan dengan pekerja migran," ujar Direktur Kesehatan Kerja dan
Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riskiyana, seperti dikutip dari keterangan
resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Dalam konteks Indonesia, masih terdapat banyak tantangan dalam penemuan kasus TBC pada
PMI d iantaranya belum terstandarnya pelayanan promotif dan preventif terkait TBC, tidak semua
pasien TBC di populasi PMI yang mengakses layanan pengobatan terstandar, mekanisme
pancatatan pelaporan kasus TBC pada PMI yang terintegrasi dengan program TBC nasional.
Berdasarkan beberapa hal ini, penting untuk dilakukan upaya penanggulangan TBC pada PMI
yang komprehensif dan terintegrasi dengan program TBC nasional.
Pelibatan pemangku kepentingan lintas program dan sektor serta diperlukannya sebagai acuan
penyelenggaraan program penanggulangan TBC dalam setiap tahapan yang dilalui PMI, baik
sejak di dalam negeri, di negara tujuan, dan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
Bagaimana Upaya Penanggulangan TBC Pada PMI Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI bermasalah yang meninggal pada 2018 sebanyak 155
jiwa, dan yang sakit 176 orang.
Meski PMI telah berkontribusi dalam pemasukan devisa negara, tapi perlindungan kesehatan
pada PMI masih belum berjalan optimal sehingga terdapat cukup banyak kasus pemulangan PMI
yang memiliki masalah kesehatan, di mana TBC merupakan salah satunya.
WHO telah memberikan rekomendasi untuk program penanggulangan TBC pada populasi migran
yang terdiri dari empat pilar yang mencakup sistem surveilans TBC yang inklusif terhadap
populasi pekerja migran, adanya kebijakan multisektor dan memastikan tersedianya layanan
kesehatan bagi para migran, adanya sistem kesehatan yang sensitif dan terintegrasi untuk
melakukan segala upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait TBC sesuai dengan
kebutuhan pekerja, serta memperkuat kemitraan, jejaring, untuk meningkatkan koordinasi dan
harmonisasi kebijakan kesehatan bagi para migran pada setiap tahapan yang dilalui pekerja
migran.
Melihat pentingnya penanggulangan TBC bagi pekerja migran Indonesia, Yayasan KNCV
Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan merumuskan model penanggulangan
TBC yang efektif pada kelompok pekerja migran Indonesia dengan melakukan analisa situasi
menyeluruh terkait situasi dan kondisi di lapangan.
294

