Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021
P. 322
Judul Kemnaker Dorong BBPLK Semarang Jadi Wilayah Bebas Korupsi
Nama Media liputan6.com
Newstrend BBPLK Semarang
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4628974/kemnaker-dorong-
bbplk-semarang-jadi-wilayah-bebas-korupsi
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-08-10 18:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Salah satunya, kami ingin BBPLK
Semarang menjadi satu andalan kita sebagai wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang
bersih dan melayani
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan libur ya, Pak Heru, Para
Kordinator, Sub kordinator, selaku pimpinan memiliki kewajiban untuk mengkoordinir para
pejabat fungsional yang sudah diklasterkan dalam rumpun-rumpun sesuai dengan keahliannya.
Kita ingin ke depan, terus melakukan perbaikan dan meraih kemenangan dalam kompetisi di
masa depan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tidak mungkin kita memperoleh ide,
kalau sementara ini, tanpa pernah dibarengi melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Tidak akan
mungkin, karena sumber itu berasal dari luar
positive - Heru Wibowo (Kepala BBPLK Semarang) Untuk reformasi birokrasi, kami mendukung
dan akan menciptakan itu semua di sini, sesuai arahan beliau
Ringkasan
Dalam rangka menerapkan reformasi dan reformasi Balai Latihan Kerja ( BLK ), Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menyambangi Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (10/8/2021). Anwar
Sanusi menyatakan langkahnya mendatangi BBPLK Semarang sebagai upaya mendukung fokus
kerja pemerintahan, sehingga mampu menghasilkan SDM/ASN ketenagakerjaan yang kompeten,
profesional, dan berkeinginan untuk menjadikan BBPLK Semarang sebagai salah satu institusi
yang mampu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kontribusi reformasi
birokrasi.
321
