Page 346 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan, dampak dari perpanjangan PPKM yang telah
diberlakukan 'berlapis-lapis' hingga saat ini, sudah sangat menyengsarakan para pekerja industri
pariwisata, termasuk sektor hiburan di Kota Makassar.

Dalam kondisi ekonomi warga yang semakin sulit saat ini, kata dia, pemerintah harusnya bisa
lebih mengintensifkan pelaksanaan program vaksinasi untuk meminimalisir resiko penularan
serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19, bukan dengan seenaknya memperpanjang
PPKM tanpa kajian dan analisa yang matang, karena nyatanya saat ini rakyat hanya semakin
susah.

"Pemerintah harusnya bisa lebih arif, bijaksana dan adil melihat kondisi masyarakat saat ini.
Khususnya di Kota Makassar, selain rakyat kecil, juga ada sekitar 3.810 pekerja/karyawan usaha
hiburan yang selama ini sudah sangat menderita akibat kebijakan perpanjangan PPKM yang
sudah diberlakukan 'berjilid-jilid' tersebut," ungkap Zul, sapaan akrab Ketua AUHM, Selasa
(10/8/2021).

Zul berharap, kebijakan pemerintah terkait pelonggaran sejumlah usaha tertentu juga bisa
diberlakukan secara adil dan tidak hanya memberi peluang 'berulang-ulang' bagi usaha-usaha
lain yang sebelumnya memang tidak ditutup sepenuhnya sejak diberlakukannya PPKM di Kota
Makassar.

"Kalau kita mau jujur, PPKM ini bagi pemerintah mungkin menjadi 'solusi' terbaik mengatasi
pandemi. Namun bagi kami, PPKM justru menjadi 'phobia' yang berkepanjangan. Karena pekerja
pada usaha-usaha hiburan semisal Bar dan Pub, Eksekutif Karaoke serta Rumah Bernyanyi
Keluarga selama ini, sudah sangat menderita akibat pemberlakuan PPKM. Bahkan sejak tahun
lalu, ketika PSBB dalam dua tahap diberlakukan, para pekerja sudah merasakan dampak yang
luar biasa hingga sejumlah tempat mereka mencari nafkah terpaksa ditutup. Bahkan sebagian
usaha mulai bangkrut dan ribuan karyawannya terpaksa dirumahkan tanpa ada kejelasan.
Sementara bantuan pemerintah terhadap para pekerja/karyawan dan pelaku usaha belum
menyentuh sektor ini" ungkapnya.

Menyinggung potensi penyebaran virus corona, Zul mengatakan bahwa semua lokasi tentu
berpotensi menjadi tempat episentrum. Termasuk toko besar dan usaha-usaha yang sebelumnya
diberi kelonggaran dalam PPKM Level 4.

"Kan aneh juga, usaha yang tidak menjalankan Prokes justru diberi kelonggaran buka, sementara
usaha yang sudah siap menjalankan Prokes malah tidak diizinkan buka," katanya.

Olehnya itu, bila usaha hiburan masih belum diizinkan buka, dia berharap pemerintah juga bisa
segera hadir memberikan solusi yang tepat untuk menyelamatkan nasib 3.810 karyawan dan
pekerja dari ancaman kelaparan, PHK besar-besaran dan kebangkrutan usaha industri
pariwisata, khususnya sektor hiburan.

"Meski sejak awal kami berkomitmen mendukung penganganan Covid-19, termasuk selalu
mengambil bagian dalam mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk
mengakhiri pandemi ini. Namun, bila kami belum di izinkan buka, maka pemerintah selayaknya
bisa memberikan solusi kepada para pekerja yang jumlahnya ribuan dan saat ini masih terus
'dirumahkan' tanpa ada kejelasan nasib mereka," katanya.

Bagi para pekerja, lanjutnya, yang mereka tahu itu bukan hanya soal kesehatan, tetapi masalah
ekonomi untuk tetap bertahan hidup dalam masa sulit seperti saat ini juga menjadi hal yang
penting.

"Bukan tentang PPKM Darurat atau PPKM Level 4 ini tak boleh dan tak pantas dipilih oleh
pemerintah. Semua tahu kedaruratan ini memang harus diambil meski dengan sangat terpaksa

345