Page 347 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

demi keselamatan rakyat yang lebih banyak. Tapi kan pemerintah juga harus tahu, para pekerja
juga manusia yang butuh makan, butuh biaya sekolah bagi anak-anak mereka, butuh tempat
untuk berteduh, biaya kost, membayar cicilan kendaraan, tagihan listrik dan kebutuhan lainnya,"
ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, tidak selayaknya lepas tangan dari aturan yang dibuat tanpa ada solusi
demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada pada tingkat
ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.

"Kalau mereka terus dibiarkan tanpa ada solusi, bukan tidak mungkin akan banyak yang akan
memilih utang riba melalui renterir karena tak ada solusi dari pemerintah. Kalau ini terjadi, yah
pasti akan semakin menyulitkan hidup para pekerja ini ke depan," imbuhnya.

"Jujur saja, kalau hanya paket Sembako, sekarang ini tak ada lagi nilainya. Tidak ada artinya.
Percuma, karena kesulitan ekonomi yang dirasakan ribuan pekerja atau karyawan usah hiburan
saat ini, sudah berada pada 'Level 10'. Kalau PPKM itu baru Level 4. Kalau cuma sembako,
dikonsumsi untuk satu keluarga paling habis cuma dalam 2 hari. Mereka kini butuh dana segar.
Itupun kalau cuma 1 jutaan tidak bakalan cukup. Harus per orang diberikan bantuan dana
minimal 1 bulan gaji sesuai aturan 'upah' yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah juga,"
harapnya.

Dikatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa dalam upaya menekan laju pandemi Covid-19,
pemerintah harus berperan demi keselamatan rakyat yang lebih banyak. Namun, disisi lain tentu
pemerintah juga wajib hadir merasakan beban bagi mereka yang terdampak secara langsung.

"Apapun masalahnya, bagaimana pun caranya, kami hanya menuntut pemerintah bisa
memberikan solusi kepada para pekerja yang jumlahnya sekitar 3.810 dan ratusan pengusaha
yang terdampak sejak pemberlakuan PSBB hingga aturan PPKM berlapis-lapis ini. Karena itu
sudah menjadi tanggungjawab para pemimpin sebagai orang-orang yang terpilih. Mereka harus
mampu mencari solusinya," jelasnya.

"Saya berbicara sesuai apa yang saya dengar dan lihat serta apa yang dirasakan para
pekerja/karyawan saat ini. Dan, itulah kebenaran yang harus disuarakan. Meski subyektif,
setidaknya itu mewakili kebenaran yang ada dari dalam diri mereka dan kita wajib meyakininya,"
imbuhnya lagi.

Terakhir, Kata Zul, pihaknya juga meminta Pemkot Makassar bisa segera menjalankan
programnya untuk pengukur Zona Covid-19 tiap RT, karena dalam Surat Edaran Walikota, hal
itu selalu menjadi alasan penutupan sementara usaha-usaha hiburan.

346