Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 14
KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggung jawab terhadap
hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan pekerjaan karena
rantai pasoknya diputus oleh Giant. Ditegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19
ini membuktikan, omnibus law tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak
kehilangan pekerjaan.
Kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM
menjelaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan
investasi di Indonesia. Bahkan sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tanggerang tutup dan
mem-PHK 7.800 pekerja. Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200
orang pekerja.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja.
Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada saja keluar dari
Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut ter-PHK. Omnibus
law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang dibutuhkan oleh
para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah menggembor-
gemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan investasi yang
membuka lapangan kerja," tegas Said Iqbal.
"Bercermin dari kasus Giant, PT freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara struktural,"
demikian Said Iqbal menutup pemyataannya.(bn-34)
13
