Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Sejumlah warganet menyayangkan pernyataan yang menyebut karyawan sakit sedang
menyabotase bisnis.
" Jauhin aku dr atasan seperti ini lg please krn dulu udh dpt kayak gini, dan itu nyiksa bgt, sampe
akhirnya drop di tmpt kerja&setelah drop malah diomongin abis2an. Kalaupun di bawa ke ugd
lgsg ngomong "ini potong gaji ya" br jg pingsan:( smoga bapak ini ga prnh sakit2an deh," ungkap
@feliiciaa_ "Aku yang orangnya gampang sakit juga kadang mikir "yampun masa izin lagi" tapi
ya gimana ya daripada mati, perusahaan mah gampang cuma ngucapin innalilahi terus nyari
karyawan baru," tulis @pikawsan3.

"Selemah apa perusahaannya sampe karyawan izin sakit aja dibilang "mensabotase bisnis"," ujar
@dipanggilcece.

"'Menyesatkan' motivasinya. Untuk para HRD dan manajer. please, jangan maksa karyawan ke
kntor kalo lagi sakit. Bohong atau gak itu urusan karyawan sama Tuhan. Karyawan sakit gak ada
di items KPI atau RKI. Sans aja sih hahaha.,' tulis @aaawansetiawan.
" Jaman now kalau sakitnya cuma "flu" aja serem kalau tetep ke kantor. siapa tau covid. Mending
kalau ga enak badan ya dibiarin aja di rumah, atau kalau memang benar2 diperlukan ya kerja
dari rumah (WFH)," kata @kikypratamaaa_ Lantas, bagaimanakah undang-undang di Indonesia
mengatur soal izin atau cuti sakit pekerja /buruh? Subkoordinator Bidang Hukum, Setditjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan Mohammad Ikrar mengatakan, ada hak istirahat bagi pekerja yang sakit.

Sebab secara alamiah manusia, termasuk di dalamnya pekerja aau karyawan tidak menutup
kemungkinan dapat mengalami sakit.

"Kalau yang namanya sakit itu kan gak bisa ditolak. Dalam konteks hubungan kerja juga dalam
konvensi ILO juga diatur perlindungan bagi pekerja yang mengalami sakit," kata Ikrar, kepada
Kompas.com, Selasa (1/6/2021).
ILO merupakan Organisasi Perburuhan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang khusus menangani ketenagakerjaan.

Hak istirahat bagi pekerja yang sakit tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Kalau dalam Undang-
Undang 13, UU Cipta Kerja itu juga ada landasan. Mengatur ada perlindungan bagi pekerja/buruh
yang sakit," terang Ikrar.

Izin sakit yang diberikan pada karyawan telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang dinyatakan sebagai berikut:
(1).

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan; (2). Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah
apabila: Selain itu, Pasal 153 UU Ketenagakerjaan menegaskan dua poin penting terkait PHK dan
cuti sakit, yakni: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan
alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
Izin sakit pekerja yang disebut menyabotese bisnis perusahaan, menurut Ikrar, juga harus
melihat kembali mekanisme yang diterapkan perusahaan tersebut.

"Harus ada mekanisme pengaturan bagaimana izin sakit itu. Dalam beberapa perusahaan diatur,
misalnya ada surat izin dokter dan surat sakit," ujar Ikrar.

37