Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 39
Sabotase atau izin sakit palsu tidak akan terjadi jika perusahaan memiliki mekanisme yang jelas.
"Kalau mekanismenya jelas, pandangan pekerja sakit akan menyabotase perusahaan, saya pikir
itu tidak berdasar juga ya," imbuh Ikrar.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono.
Menurut Kahar, menganggap pekerja yang izin sakit mensabotase bisnis terlalu berlebihan.
"Karena tidak ada orang yang mau sakit kan. Kalau dia benar-benar sakit ya harus diberikan
istirahat," ucap Kahar, saat dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Selasa (1/6/2021).
Bahkan, menurut undang-undang yang berlaku, pekerja yang sakit harus tetap diberi upah dan
tidak boleh diberi Penahanan Hak Kerja (PHK).
"Kalau perusahaan tidak membayar upah buruh yang tidak masuk kerja karena sakit, itu ada
sanksi pidananya. Begitu juga ketika perusahaan melakukan PHK karena buruhnya sedang sakit,"
jelas Kahar.
Pekerja/buruh tetap mendapat upah bahkan jika sakit berulang sampai 12 bulan.
Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Nomor 2021, pekerja/buruh yang sakit tetap
berhak mendapatkan upah.
Pada Pasal 40 ayat (3) huruf a, rincian upah bagi pekerja sakit, meliputi: "Tentu saja definisi
sakit, yang punya otoritas untuk menentukan apakah si buruh sakit atau tidak kan dokter," imbuh
Kahar.
38
