Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

dari Aktivis Buruh, yang dinilai Aktivis Buruh tidak kreatif dan inovatif dalam menangani persoalan
– persoalan yang dihadapi buruh/pekerja.

"Selama Ida Fauziyah menjadi menteri, pendirian Posko THR itu tidak jelas manfaatnya bagi
sebagian buruh. Menteri ini hanya melakukan kegiatan copy paste dari kegiatan menteri –
menteri sebelumnya," kata Wakil Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi
Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) KSPI, Sahat Butar – Butar, di Jakarta,
Selasa (20/4/21).

Pada era digitalisasi saat ini lanjutnya, tidak diperlukan lagi pendirian posko secara fisik dalam
menangani masalah yang dihadapi buruh/pekerja. Akibatnya, kehadiran posko itu tidak tidak
jelas manfaatnya bagi buruh yang bermasalah soal THR dan kesejahterannya. “Yang diinginkan
buruh itu adalah THR diterima, tepat waktu sesuai aturan,” ujar Sahat.

Untuk memastikan hak buruh/pekerja soal THR itu diterima adalah dengan menggunakan
teknologi virtual. Dan hal itu tidak perlu menunggu berdirinya posko THR, tetapi dapat dilakukan
oleh buruh sejak jauh – jauh hari. Apalagi posko itu diadakan waktunya pada bulan puasa.

Sehingga kata Sahat, jika pun ada pengaduan ke posko itu, kemungkinan penyelesalian kasusnya
telah lewat hari raya. Padahal yang penting bagi buruh adalah THR itu diterima sebelum hari
raya, sesuai diberikannya tunjangan kesejahteraan keagamaan itu.

Sehingga pendirian posko THR tahun ini, menurut Sahat menunjukan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah tidak punya konsep jelas yang memastikan hak pekerja soal THR diterima pekerja
tepat waktu. Apalagi saat pandemic Covid-19 yang membuat keadaan pekerja terpuruk.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebagaimana rilis Humas Kemnaker,
meluncurkan posko THR tahun 2021. Disebutkan, Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan
pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

Menaker Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa
dimanfaatkan para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan
secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot
Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan. Layanan tatap muka ini dilakukan dengan
tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. (ARMAN
R)

211