Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 210
Dalam aksinya itu, mereka membawa spanduk beberapa tuntutan kepada pemerintah.
Diantaranya adalah mendesak pencabutan UU Ciptaker dan ingin didaftarkan sebagai peserta
BPJS ketenagakerjaan.
BURUH DEMO DPRD JATIM, TUNTUT PEMBAYARAN THR DAN KEPESERTAAN BPJS
Puluhan buruh menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Jawa Timur. Dalam aksinya itu,
mereka ingin agar pemerintah mengawasi pembayaran THR pada hari lebaran tahun ini.
"Kita melakukan aksi di DPRD, ada beberapa hal yang kita sampaikan salah satunya adalah soal
THR," kata koordinator aksi, Ardian, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, usai aksi tersebut, Rabu,
(21/4) Dalam aksinya itu, mereka membawa spanduk beberapa tuntutan kepada pemerintah.
Diantaranya adalah mendesak pencabutan UU Ciptaker dan ingin didaftarkan sebagai peserta
BPJS ketenagakerjaan.
"Kita meminta dukungan DPRD Jatim untuk mengirimkan aspirasi kami tentang penolakan UU
Cipta Kerja no 11 tahun 2020 ke mahkamah konstitusi. Karena prosesnya sekarang JR di MK,"
ujarnya.
Ardian mengatakan, pemerintah tak hanya membuka posko tempat aduan. Melainkan harus
memastikan jika setiap laporan harus ditindaklanjuti. Penegakan hukum harus dilakukan bila
ditemukan pelanggaran.
"Karena itu, kita meminta pada pemerintah provinsi Jatim, dinas tenaga kerja segera buat posko
THR di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Kemudian, melakukan penegakan terhadap aturan THR
ini," terangnya.
Ardian berharap agar DPRD Jatim menampung aspirasi warga melalui Perda jaminan pesangon.
Diharapkan, adanya aturan itu bisa membela hak hak buruh dan menjadi penengah ketika ada
konflik buruh dan perusahaan.
"Perda ini tahun 2019 itu sudah masuk prolegda. Kemudian ditindaklanjuti di tahun 2021 ini.
Jadi, di tahun ini ada prolegda yang masih membahas sistem jaminan pesangon ini. Tetapi,
memang belum sepenuhnya dikerjakan. Karena itu kita meminta untuk komitmen kembali segera
membahas perda ini," ungkapnya.
Sementara itu, anggota komisi E DPRD Jatim Harry Putri Lestari menilai tuntutan buruh itu akan
dibawa dan diakkmodir dalam Perda jaminan pesangon.
Dia menilai, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim lemah dalam melakukan pengawasan.
Pasalnya, hingga saat ini masih ada buruh yang belum mendaftar BPJS ketenagakerjaan.
"Saya kira ini Disnaker lemah dalam melakukan pengawasan. Buktinya mereka masih ada yang
belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika ada bantuan dari pusat mereka
tidak dapat," pungkasnya.
209
