Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 205

TOLAK UU CIPTA KERJA, BURUH KEMBALI GELAR AKSI

              JAKARTA - Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hari ini Rabu, (21/04/2021) kembali
              menggelar aksi demo secara langsung dan virtual yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga
              13.00 Wita.

              Dalam  penyampaian  secara  virtual  oleh  Vice  President  DPP  FSPMI  Kahar  S.  Cahyono
              mengatakan, lebih dari 1.000 pabrik dengan melibatkan 10 ribu orang yang berasal dari 150
              kab/kota ikut berpartisipasi dalam aksi ini, dengan menuntut secara tegas agar UU Cipta Kerja
              No. 11 tahun 2020 (omnibus law) beserta aturan turunannya untuk dibatalkan.

              "Tentu saja sudah banyak orang mulai memahami bahwa UU Cipta Kerja ini memberikan banyak
              kerugian  bagi  kaum  buruh,  sehingganya  memicu  kaum  buruh  melakukan  judicial  review.
              Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, dilakukan dalam hal uji material dan uji formil,"
              kata Kahar S. Cahyono lewat live streaming facebook Suara FSPMI.

              Kahar juga menambahkan, uji material yang menjadi permasalahan yaitu dari pasal-pasal yang
              dianggap  merugikan  bahkan  bertentangan  dengan  kaum  buruh.  Sedangkan  judicial  review
              terkait dengan uji formil yaitu menguji sejauh mana proses pembuatan undang-undang sudah
              sesuai dengan prosedur atau tidak.

              Dalam aksi ini mereka menuntut untuk dibatalkan UU Cipta Kerja, bayar THR tanpa dicicil, usut
              tuntas  persoalan-persoalan  di  BPJS  ketenagakerjaan  dan  kesehatan,  segera  sahkan  perda
              jaminan  pesangon  berlakukan  UMSK  2021,  serta  bentuk  unit  reaksi  cepat  pengawasan
              ketenagakerjaan.


              Berbagai  penolakan  telah  ditunjukkan  dari  berbagai  daerah  agar  UU  Cipta  Kerja  dibatalkan,
              karena dianggap sudah banyak kerugian yang didapatkan, salah satunya di dalam omnibus law
              outsourcing  diberikan  kebebasan  sebebas-bebasnya,  tanpa  ada  batasan  antara  pekerja  inti
              maupun non inti.

              "Saya  dan  teman-teman  semua  mempunyai  keyakinan  yang  sangat  kuat  bahwa  proses
              pembentukan undang-undang ini, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi pembentukannya
              tidak  lazim,  sesuai  dengan  tata  cara  pembuatan  undang-undang,"  tegas  Raden  Hatam  Aziz
              sebagai penggugat.

              "Untuk itu mari sama-sama kita berjuang sekuat tenaga demi tegaknya keadilan dan kebenaran
              terhadap kaum buruh terutama generasi-generasi kaum muda Indonesia kedepannya," tambah
              salah satu masa aksi KSPI (suara lantang) di atas mobil komando.

              Dalam aksi demo yang diikuti secara virtual nampak petugas kepolisian menjaga secara ketat
              dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Adapun harapan mereka agar tuntutan ini segera
              direalisasikan. Namun jika tidak, maka massa aksi akan dikerahkan dengan jumlah yang lebih
              besar masing-masing wilayah Se Indonesia.

              "Kami PUP SPAI FSPMI Perum Perikanan Indonesia menolak keras omnibus law dan UU Cipta
              Kerja.  Serta  memohon  kepada  Mahkamah  Konstitusi  agar  mencabut  UU  Cipta  kerja.  Hidup
              Buruh!!!," tulis Setiawan IW dalam kolom komentar FB.

              (hilmi/ung/hargo).

                                                           204
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210