Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 201

Hal  ini  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  RI,  Nomor:  M/6/HK.04/IV/2021
              tentang  Pelaksanaan  Pemberian  THR  Keagamaan  Tahun  2021  bagi  Pekerja  atau  Buruh  di
              Perusahaan.

              Perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja/buruh selambat-lambatnya 7 hari sebelum
              hari raya keagamaan.

              Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Malinau  (Disnaker  Malinau  )  Iwan  Darma  Yuana
              menjelaskan Posko pelaksanaan THR akan didirikan di Malinau .

              "Sesuai SE, Disnaker akan mendirikan Posko pelaksanaan THR tahun 2021. Tujuannya untuk
              menjamin hak-hak pekerja untuk memperoleh THR," ujarnya kepada Tribunkaltara.com, Rabu
              (21/4/2021).

              Bagi karyawan, pekerja atau buruh perusahaan yang memenuhi syarat untuk memperoleh THR
              dari perusahaan namun tidak menerima haknya, dapat mengadukan hal tersebut ke Disnaker
              Malinau .

              THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja
              atau buruh.

              Setelah  posko  didirikan,  Disnaker  rencananya  akan  mensosialisasikan  hal  tersebut  kepada
              perusahaan-perusahaan di Malinau.

              Data Disnaker Malinau, terdapat sekira 40 perusahaan besar di Malinau yang dinilai memenuhi
              kriteria sebagai perusahaan wajib membayar THR pekerja.

              "Data  kami  ada  sekitar 40  perusahaan  besar  di  Malinau  .  Nanti  SE  ini akan  disosialisasikan.
              Supaya pihak perusahaan membayar THR pekerja sesuai aturan," ucapnya.

              Rencananya, pada awal Mei 2021 nanti, Disnaker Malinau membuka posko pelaksanaan THR di
              Kantor Disnaker Malinau .

              Untuk  saat  ini,  pihaknya  masih  membahas  teknis  kerja  posko  pelaksanaan  THR  bersama
              Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau .

              Posko didirikan dengan tujuan menjamin hak-hak pekerja untuk memperoleh THR.

              Serta sebagai sarana mediasi perusahaan dan pekerja/buruh terkait kesepakatan penundaan
              THR.


              Berita tentang Malinau Penulis Mohammad Supri |.















                                                           200
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206