Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 203
Adapun tuntutan yang mereka bawa diantaranya yakni, 1. Menolak Omnibus Law Massa aksi
mendesak agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mendesak Untuk DPRD Jatim membuat Perda(Peraturan Daerah) tentang Jaminan Pesangon
di Jawa Timur.
Sekretaris PERDA KSPI FSPMI Jawa Timur, Jazuli melalui rilis tuntutan menjelaskan bahwa Perda
Jatim tentang Jaminan Pesangon ini merupakan janji Pemprov dan DPRD Jatim pada 2019 lalu.
Namun hingga saat ini belum juga dilakukan pembahasan terkait Perda Jaminan Pesangon
tersebut.
Adanya Perda ini merupakan solusi untuk meminimalisir konflik atau perselisihan antara pekerja
atau buruh dengan pengusaha. Selain itu adanya Perda Jaminan Pesangon tersebut dapat
meringankan beban pengusaha dalam hal membayar pesangon.
Ini karena konsepnya Jaminan Pesangon ini pembayarannya dicicil setiap bulannya. Secara
ekonomi juga menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena pengelolaan dana
tersebut diserahkan kepada Bank Jatim.
3. Mendesak Gubernur Jatim untik membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Ketenagakerjaan
Hal ini sebagaimana amanat Pasal 60 ayat (1) Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaann. Dengan adanya Tim URC yang terdiri dari Pemerintah
Daerah, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, organisasi Pengusaha serta
serikat pekerja atau serikat buruh dapat menunjang kerja-kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
4. Mendesak Pemprov Jatim untuk mengoptimalisasi kepesertanaan jaminan sosial di Jatim.
Masa akdi mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi administratif
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T) kepada perusahaan-perusahaan yang
belum mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan.
"Selain itu dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini kami mendesak Gubernur
Jawa Timur agar Membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mempersyaratkan kepada
Pemberi Kerja (Perusahaan) agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib
melengkapi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan," ujar Jazuli 5.
Mendesak Pemprov Jatim untuk membuka Posko Pengaduan THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun
2021 Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor:
M/6/HK.04/IV/2021 yang menegaskan bahwa THR tahun 2021 tidak boleh dicicil dan harus
dibayarkan tepat waktu yaitu 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
Untuk memastikan pelaksanaan pembayar THR di Jawa Timur sesuai dengan peraturan
perundang-undanan, dengan ini kami mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka
Posko Pengaduan Pembayaran THR serta memberikan sanksi kepada Pengusaha yang tidak
membayarkan THR pekerja atau buruhnya.
Itulah lima poin tuntutan buruh saat menggelar aksi menolak Omnibus Law di depan kantor
DPRD Jatim hari ini.(*).
202
