Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 249
KSPI DEMO SERENTAK DI 24 PROVINSI, INI TUNTUTANYA
Surabaya, (afederasi.com) - Ratusan buruh Jawa Timur yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) kembali melancarkan aksi demonstrasi. Aksi tersebut dilakukan
serentak di 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Di Jawa Timur aksi demonstrasi ini dimulai pukul 11.00 WIB yang dipusatkan di Gedung DPRD
Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura 1 Surabaya.
"Untuk mencegah penyebaran Covid-19, massa aksi dibatasi hanya 200 orang dengan
menerapkan protokol kesehatan yang ketat,"kata Jazuli, sekretaris Perda KSPI FSPMI Jatim,
Rabu (21/4/2021).
Dijelaskan massa aksi tersebut merupakan perwakilan buruh yang ada di Surabaya, Gresik,
Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Jember, Probolinggo hingga Banyuwangi.
Jazuli mengungkapkan, rute yang dilalui massa aksi nanti adalah dari Kab./Kota masing-masing
menuju titik kumpul utama di Kebun Binantang Surabaya (KBS), untuk kemudian secara
Bersama-sama bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Jl. Diponegoro,
Surabaya.
Berikut tuntutan dalam aksi demonstrasi KSPI Jawa Timur hari ini: 1. Tolak Omnibus Law
Mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mewujudkan Perda Jaminan Pesangon di Jatim Perda Jatim tentang jaminan pesangon ini
merupakan janji Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun
2019 lalu. Namun hingga saat ini belum juga dilakukan pembahasan terkait Perda jaminan
pesangon tersebut.
"Adanya Perda ini merupakan solusi untuk meminimalisir konflik atau perselisihan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha," ujarnya.
Selain itu, adanya Perda jaminan pesangon tersebut dapat meringankan beban pengusaha dalam
hal membayar pesangon. Hal ini, lantaran pada konsepnya Jaminan Pesangon ini
pembayarannya dicicil setiap bulannya. Secara ekonomi juga menguntungkan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, karena pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Bank Jatim.
3. Bentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Keternagakerjaan Mendesak Gubernur Jawa Timur agar
segera membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana amanat Pasal 60 ayat (1) Perda
Jatim No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
"Dengan adanya Tim URC yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan, organisasi Pengusaha serta serikat pekerja/serikat buruh dapat
menunjang kerja-kerja Pengawas Ketenagakerjaan," kata Jazuli.
4. Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial di Jatim Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T)
kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan
dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
248
