Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 250
Disamping itu, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini kami mendesak
Gubernur Jawa Timur agar Membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mempersyaratkan
kepada Pemberi Kerja (Perusahaan) agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik
tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
5. Buka Posko Pengaduan THR Tahun 2021 Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan RI telah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 yang menegaskan bahwa THR
tahun 2021 tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan tepat waktu yaitu 7 (tujuh) hari sebelum
hari raya keagamaan.
"Untuk memastikan pelaksanaan pembayar THR di Jawa Timur sesuai dengan peraturan
perundang-undanan, dengan ini kami mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka
Posko Pengaduan Pembayaran THR serta memberikan sanksi kepada Pengusaha yang tidak
membayarkan THR buruh," pungkas Jazuli. (dwd).
249
