Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 287
Dia mengatakan, posko pengaduan itu berfungsi menampung aspirasi buruh jika ada perusahaan
yang melanggar Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh.
Pada butir 3 surat itu, kata dia, disebutkan pembayaran THR buruh paling lambat tujuh hari
sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak
pandemi Covid-19.
Selain itu kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota juga diminta mencari solusi
dengan mewajibkan pengusaha berdialog dengan buruh untuk mencapai kesepakatan
khususnya bagi perusahaan terdampak pandemi. Pemimpin daerah juga perlu meminta
perusahaan untuk membuktikan ketidakmampuan membayar THR kepada buruh tepat waktu.
Menurut Ika, pembayaran THR oleh perusahaan kepada buruh dilaksanakan secara penuh
dengan batas waktu maksimal tujuh hari sebelum Lebaran. Namun, jika ada perusahaan yang
keberatan untuk membayar secara penuh karena kondisi keuangan, pembayaran THR dapat
dilakukan secara bertahap. Dengan catatan, sambung dia, ada kesepakatan dengan pekerja.
"Perusahaan harus ada keterbukaan yang membuktikan kalau dia tidak mampu. Dan kalau tidak
mampu, perusahaan boleh membayar bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan
pekerja," ucap Ika. Di Kota Bekasi jumlah buruh yang bekerja di perusahaan sebanyak 84.777
pekerja. Para buruh tersebut tersebar di 2.203 perusahaan.
286
