Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 289
Unjuk rasa juga dilakukan bertepatan dengan sidang pertama uji formil UU Cipta Kerja di
Mahkamah Konstitusi pada Rabu sekitar pukul 11.00 WIB.
Ramidi menilai dalam tahapan pembentukan undang-undang, seharusnya dilakukan proses
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Menurut dia, dalam tahap perencanaan, UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat karena tidak ada
alasan untuk dibuatnya undang-undang tersebut, baik dalam amanah Undang-Undang Dasar
1945, maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR.
Kemudian, UU Cipta Kerja juga disahkan di waktu yang janggal, yakni pada malam hari, ketika
umumnya masyarakat beristirahat.
Saat ini, UU Cipta Kerja telah memasuki uji materil ketiga kali, sedangkan uji formil baru dimulai.
"Uji materil sudah masuk ke tahap tiga. Uji formil baru mau masuk sidang pertama. Perjuangan
kita masih panjang," kata Ramidi.
Selain pembatalan UU Cipta Kerja, puluhan buruh juga menuntut diberlakukannya upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada tahun ini.
Hal itu mengingat UU Cipta Kerja menghapus ketentuan UMSK yang sebelumnya ada di UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89.
Buruh juga meminta agar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini dibayar secara penuh, bukan
dengan cara dicicil.
288
