Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

"Kami menegaskan juga dalam Pendahuluan ini mengajukan mengatasnamakan Gerakan
Kesejahteraan Nasional sebuah aliansi masyarakat sipil yang berhubungan serikat pekerja yang
terdiri dari berbagai federasi," ujar Kuasa hukum para pemohon Ari Lazuardi dikutip risalah
sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (20/4).

Namun, Ari tidak menyebutkan semua nama pemohon di depan para hakim panel dan hanya
dianggap dibacakan. Nama pemohon yang disebutkan hanya R Abdullah sebagai karyawan
swasta yang juga ketua umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) serta Indra Munaswar, seorang karyawan swasta
sekaligus ketua umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI).

Nama 663 pemohon ditulis dalam berkas permohonan. Para pemohon perkara nomor 4/PUU-
XIX/2021 melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU
Cipta Kerja.

Secara formil, pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan UUD 1945. Karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan secara materiil, pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun
inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan. Pemohon juga meminta MK
menyatakan sejumlah pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku
dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Anggota Majelis Hakim Arief Hidayat mengatakan, pemohon perlu menguraikan
legal standing atau kedudukan dari 663 pemohon maupun kerugian inkonstitusional atas adanya
UU Ciptaker ini. Ia menyarankan agar pemohon bisa dibuat klaster atau dikelompokkan
berdasarkan kerugian inkonstitusional tersebut.

"Bisa saja di antara 600 itu ada 20, 30, atau 40, atau bahkan 100 yang tidak punya legal standing.
Ya, itu akan dilihat satu per satu. Kalau Anda bisa membuat klasternya itu akan memudahkan
kita semua pada waktu melakukan pengujian," kata Arief.

Ia menegaskan, penentuan legal standing sangat penting dalam gugatan uji materi karena
sebagai pintu masuk pengujian UU. Apabila uraian mengenai legal standing pemohon tak jelas,
maka Mahkamah bisa menyatakan pemphon tidak mempunyai legal standing sehingga
Mahkamah tidak perlu membahas sampai ke pokok permohonannya.

350