Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 396
KADISNAKERTRANS DKI PERINTAHKAN SUDIN BENTUK POSKO PENGAWASAN THR
JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi(Kadisnakertrans) DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan, pihaknya memerintahkan seluruh suku dinas di wilayahnya untuk
membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).
"Pertama kepada sudin-sudin untuk buat posko pengawasan THR . Kan kemarin sudah dibuat
Kementerian di tingkat nasionl, sekarang di tingkat daerah sampai dengan tingkat sudin," kata
Andri di Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Setelah dibuat posko, lanjut Andri, jajarannya akan melakukan sosialisasi kepada para
pengusaha mengenai pembagian THR.
Pemerintah Diminta Rampungkan Payung Hukum Pencairan THR "Nanti setelah dibuatkan posko
kita memberikan sosialisasi, dan sekarang sedang sosialiasi terus nih kepada kemarin kita
lakukan ke teman-teman kadin, dalam waktu dekat dengan Apindo," tambahnya.
Materi sosialisasi, agar para pengusaha tepat waktu dan tidak menyicil pembayaran THR kepada
para karyawannya.
"Dalam arti kata, kita sosialisasikan terkait masalah edaran kemenaker. Dan yang saya kuatkan
edaran dari kita bahwa melakukan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil," tegasnya.
Posko THR 2021 Diluncurkan, Perusahaan Nakal Siap-Siap Kena Sanksi Sekadar informasi,
Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mewajibkan para pengusaha untuk membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau buruhnya secara penuh dan tepat waktu
yakni tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7. Aturan ini berlaku untuk semua sektor,
tanpa terkecuali.
Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyahmengatakan THR keagamaan merupakan pendapatan non
upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.
Pembayaran THR keagamaan ini sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida, dalam
konferensi pers virtual, Senin, 12 April 2021.
Ida mengatakan bahwa pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan
masukan dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional
(Depenas), serta komunikasi yang intens dengan pengusaha maupun serikat pekerja atau buruh.
(mhd).
395
