Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 398
PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR, APINDO KALTIM: KALAU MAMPU HARUS
DIBAYARKAN
Bisnis.com, BALIKPAPAN--Apindo Kalimantan Timur mendorong pengusaha yang memiliki
kemampuan finansial yang kuat untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Apindo Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo mengatakan bahwa
apabila perusahaan mampu, maka Apindo mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR
kepada karyawannya. Menurutnya, ada beberapa sektor usaha di Kalimantan Timur yang saat
ini sedang dalam kondisi yang baik.
"Misalnya batu bara dan kesehatan mungkin bisa membayar penuh. Kondisinya saat ini sedang
bagus," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/4/2021).
Kendati demikian, dia menyebutkan kondisi ini tidak bisa disamaratakan karena ada sektor lain
yang masih belum bangkit akibat terpaan pandemi. Dia mencontohkan sektor hotel dan
pariwisata yang masih harus berjuang karena kondisi yang belum membaik.
"Apalagi ada larangan mudik, tambah lagi tekanannya. Jadi, kalau sampai tutup saja tidak sampai
mem-PHK, itu sudah bagus," tuturnya.
Karena itu, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR karyawannya secara penuh,
Slamet mengimbau agar melakukan kesepakatan bipartit dengan karyawannya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR
diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1
bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Surat Edaran tersebut juga mendorong kepala daerah memberikan solusi bagi perusahaan yang
terdampak pandemic sehingga tidak mempu memberikan THR.
397
