Page 403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 403
BAYAR THR TAK TEPAT WAKTU, KEPALA DAERAH DIMINTA BERI SANKSI
PERUSAHAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengaskan, bahwa perusahaan wajib
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa
dijatuhkan kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.
"Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ida di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Kendati demikian, kata Ida, pemerintah tetap akan memberikan kelonggaran kepada perusahaan
yang tak mampu membayar THR paling lambat H-7. Artinya, pencairan THR bisa diberikan
kelonggaran maksimal H-l Lebaran.
"Dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," terangnya.
Untuk itu, Ida mempersilakan kepada karyawan untuk melapor ke Posko THR jika perusahaan
tak membayar sesuai aturan. Posko ini dibangun tak hanya di level pusat, melainkan di provinsi
dan kabupaten/kota
"Pendirian posko ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR
kepada pekerja atau buruh menjadi lebih efektif," pungkasnya. (der/fin
402
