Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 417

positive - Sugih Prakoso (Ketua Apindo Kota Sukabumi) Saat ini kondisi ekonomi perusahaan
              sudah  berangsur  membaik,  untuk  itu  kami  berharap  agar  mereka  dapat  melaksanakan
              kewajibannya sesuai aturan pemerintah

              positive - Didin Syaripudin (Kepala Disnakertrans Kota Sukabumi) Tentunya THR jangan dicicil
              harus dibayarkan langsung sesai instruksi pemerintah pusat

              neutral - Didin Syaripudin (Kepala Disnakertrans Kota Sukabumi) Kota Sukabumi tahun kemarin
              juga tidak ada yang dicicil. Dibayarkan langsung



              Ringkasan

              Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Sukabumi Budi Mulyadi
              menolak dicicilnya T\mj angan Hari Raya (THR) untuk para buruh. "Kami menolak dicicilnya THR
              untuk buruh di semua pabrik yang ada di Sukabumi," tegasnya.




              THR TAK BOLEH DICICIL HARGA MATI

              SUKABUMI - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Sukabumi
              Budi Mulyadi menolak dicicilnya T\mj angan Hari Raya (THR) untuk para buruh.


              "Kami menolak dicicilnya THR untuk buruh di semua pabrik yang ada di Sukabumi," tegasnya.

              Tidak hanya itu, Budi juga meminta kepada pemerintah daerah, tentunya Walikota dan Bupati
              Sukabumi  untuk  segera  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  kepada  perusahaan  yang  ada  di
              Sukabumi untuk memberikan THR dengan tidak dicicil. "Kami telah sampaikan, semoga Bupati
              Sukabumi dengan cepat mengeluarkan SE dan THR sesuai yang kita harapkan," ucapnya.


              Budi  berpendapat,  jika  hari  ini  perusahaan  pabrik  di  Sukabumi  mengaku  adanya  penurunan
              distribusi produknya, menurutnya itu bohong. Apalagi berdampak pada dicicilnya THR. "Waktu
              awal pandemi iya, sudah dari beberapa bulan ke belakang kondisi pabrik dan buruhnya sudah
              normal bekerja. Jangan sampai THR ini dicicil kembali," tandasnya.

              Sementara itu. Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa
              Barat  angkat  bicara  terkait  THR  bagi  para  buruh.  Pada  dasarnya,  pihaknya  mendukung  SE
              Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
              Hari  Raya  Keagamaan  Tahun  2021  Bagi  Pekerja/Buruh  di  Perusahaan,  untuk  perusahaan-
              perusahaan  yang  mampu  diwajibkan  untuk  membayar  THR  Idul  Fitri  1442  H.  /2021  secara
              penuh, on time yaitu 7 hari sebelum lebaran Idul Fitri.

              "Khusus untuk perusahaan yang masih dalam kesulitan dan berupaya bertahan akibat dampak
              Pandemi Covid-19, apabila di paksakan justru akan berimbas pada hal-hal yang tak di inginkan.
              Dapat memperburuk kondisi perusahaan dan merugikan dua belah pihak antara perusahaan dan
              buruh (Bi-partit)," kata Ketua (DPK) Asosiasi Apindo Jabar, Ning Wahyu.






                                                           416
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422