Page 423 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 423

Ringkasan

              DPC  Sarikat  Buruh  Muslimin  Indonesia  (Sarbumusi)  Kabupaten  Sukabumi,  mendorong  para
              pengusaha agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, sesuai dengan ketentuan,
              yaitu  7  hari  sebelum  hari  raya  keagamaan  tahun  2021  ini.  "THR  keagamaan  merupakan
              kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerjanya.  Maka  dari  itu  sudah  seharusnya  hak  buruh  itu
              diberikan," ujar sekretaris DPC Sarbumusi Kabupaten Sukabumi, Samsul Hidayat kepada Radar
              Sukabumi.



              SARBUMUSI BAKAL BENTUK POSKO PENGADUAN THR

              SUKABUMI  -  DPC  Sarikat  Buruh  Muslimin  Indonesia  (Sarbumusi)  Kabupaten  Sukabumi,
              mendorong para pengusaha agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, sesuai
              dengan ketentuan, yaitu 7 hari sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 ini.

              "THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya. Maka dari itu sudah
              seharusnya  hak  buruh  itu  diberikan,"  ujar  sekretaris  DPC  Sarbumusi  Kabupaten  Sukabumi,
              Samsul Hidayat kepada Radar Sukabumi.

              Apalagi menurut Samsul, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah
              menerbitkan surat edaran tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 ini.
              "Di  dalam  surat  edaran  itu,  Kemnaker  memberikan  solusi  bagi  perusahaan,  yang  masih
              terdampak  pandemi  co-vid-19  agar  membuat  kesepakatan  dalam  tata  cara  pemberian  THR
              tahun2021," katanya.

              Lanjut Samsul, akan tetapi memberikan syarat agar pengusaha memberikan THR tahun 2021
              tersebut paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
              bersangkutan.

              "Kami juga mengapresiasi bahwa dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang THR
              keagamaan  tahun  2021  tidak  lagi  memberikan  ruang  kepada  pengusaha  untuk  mencicilnya.
              Sebab,  pemerintah  sudah  banyak  memberikan  kompensasi  kemudahan  berusaha  kepada
              pengusaha yang terdampak Covid-19," tegasnya Selain itu pihaknya juga mendorong Kemnaker
              untuk  melibatkan  Komite  Pengawasan  Ketenagakerjaan  bersama  Pengawas  Ketenagakerjaan
              dalam hal mengawasi. "Kemudian menindaklanjuti pengaduan serta pelanggaran pemberian THR
              Keagamaan  tahun  2021,"  paparnya  Dirinya  menegaskan  kembali  agar  para  pengusaha
              memberikan  THR  Keagamaan  Tahun  2021  kepada  pekerja/buruh,  sesuai  dengan  peraturan
              perundang  undangan  yang  ada  "Apabila  perusahaan  itu  terdampak  pandemi  Covid-19  agar
              mengedepankan  dialog  dan  kesepakatan  dengan  pekerja  tentunya  dengan  membuktikan
              ketidakmampuan perusahaan itu dengan transparan " imbuhnya Sesuai intruksi DPP Sarbumusi,
              pihaknya mengaku akan membentuk Posko pengaduan THR Keagamaan di sekretariat "Seluruh
              jajaran  kepengurusan  tentu  akan  terlibat  aktif  bersama  pemerintah  dalam  pengawasan
              pemberian THR 2021," tandasnya (crl/d)

              caption: Sekretaris DPC Sarbumusi Kabupaten Sukabumi, Samsul Hidayat




                                                           422
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428